oleh

Yasona Dorong Seluruh Kanwil, Wujudkan Indonesia Jadi Anggota FATF

-Hukum, Nasional-1.330 views

JAKARTA, IM.COM – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendorong setiap pejabat di Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham turut mewujudkan target Indonesia menjadi anggota FATF (Financial Action Task Force). Hal ini disampaikan Yasonna saat memberikan keynote speech pada kegiatan Training of Trainers tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di Jakarta, Kamis (25/3/2021).

“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang bersih dari tindak kriminal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu, meskipun Bapak Presiden Joko Widodo menginginkan laju investasi meningkat, di saat yang bersamaan menjaga investasi di Indonesia tetap berintegritas, di mana salah satunya dengan memenuhi rekomendasi dan menjadi anggota Financial Action Task Force,” kata Yasonna.

“Saya berharap Saudara-Saudara yang mendapat amanah bertugas pada kantor wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia bahu-membahu dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham untuk mewujudkan iklim investasi Indonesia yang kondusif dan berintegritas, sehingga target nasional untuk Indonesia menjadi anggota FATF dapat terwujud,” ujar menteri berusia 68 tahun tersebut.

Baca juga : Lanjutkan Sosialisasi KIK, Kanwil Kemenkumham NTT diterima Bupati Matim

Menurut Yasonna, komitmen menjaga integritas iklim investasi menjadi penting di tengah berbagai kebijakan yang terus diakselerasi Pemerintah untuk membuat Indonesia lebih menarik bagi investor. Rangkaian penyederhanaan birokrasi dan pemangkasan regulasi, termasuk Online Single Submission hingga UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu dilakukan sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar Indonesia masuk peringkat lower forties dalam hal kemudahan berusaha (ease of doing business).

Adapun FATF merupakan lembaga yang didirikan untuk menetapkan standar efektif dalam upaya memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional. Saat ini, Indonesia sudah berstatus sebagai “Observer” dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi anggota FATF.

Untuk menjadi anggota FATF tersebut, Indonesia harus melaksanakan 40 Rekomendasi sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara yang tidak memberikan ruang terjadinya praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yasonna menyampaikan bahwa tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM terletak pada rekomendasi nomor 24 dan 25, yaitu terkait Transparency and Beneficial Ownership (BO) of Legal Persons and Arrangements.

Komentar

Terkini