oleh

Senator DPD RI: Tingginya Permasalahan Lapas dan Usia UU Sudah 24 Tahun Wajib di Ganti

Jakarta, internusamedia.com. Senator DPD RI: Tingginya Permasalahan Lapas dan Usia UU Sudah 24 Tahun Wajib di Ganti

Senator Aceh H. Fachrul Razi, MIP yang juga pimpinan Komite I DPD RI kembali menggagas agar DPD RI merevisi UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) karena dianggap sebab biang permasalahan munculnya berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan selama ini.

Sebagai Pimpinan Komite I DPD RI, dirinya mengundang dan menggelar Rapat dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Rapat tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan draft DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru.

Menurut Senator Fachrul Razi, beberapa tahun belakangan ini, munculnya fenomena dan dinamika yang terjadi di lembaga pemasyarakatan telah menjadi sorotan publik. “Usia UU ini sudah 24 tahun, berbagai persoalan di Lapas sangat memprihatinkan, bahkan di daerah muncul pembakaran lapas hingga pembinaan di Lapas yang tidak sesuai dengan era kekinian saat ini,” tegas Fachrul Razi.

Dirinya menilai masih ada kriminalisasi antar narapidana di lembaga pemasyarakatan; narapidana yang melarikan diri dari rumah tahanan (Rutan)/lembaga pemasyarakatan, Masih terjadinya pengendalian bisnis narkotika dan transaksi narkotika dari dan di dalam penjara bahkan ada yang melibatkan aparat lembaga pemasyarakatan, Adanya perlakuan khusus terhadap nara pidana tertentu (mis. ruangan berfasilitas, dapat keluar-masuk rumah tahanan dengan leluasa).[artikel number=5 tag=”daerah, internasional, ekonomi-bisnis, hukum-kriminal, kesehatan, nasional, olahraga, opini, pendidikan, politik, religi, sepakbola, vidio” ]

“Bahkan yang disayangkan, Jaminan kepastian hukum bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak narapidana terutama pada kelompok rentan masih sangat rendah dan Pembinaan yang komprehensif agar setelah napi keluar dan menjadi bagian dari masyarakat agar tidak kembali berbuat kejahatan,” tegas Fachrul Razi.

Dalam rilis yang diterima Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi yang memimpin jalannya RDP mengungkapkan, ada enam poin kesimpulan dari pertemuan tersebut. “Berkaitan dengan pembenahan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, Komite I DPD RI berpandangan bahwa perlu dilakukannya pembenahan dan penguatan minimal di 3 aspek, yaitu regulasi yang mengaturnya, SDM Aparatur yang terkait, sarana-prasarana dan anggaran yang mendukung,” jelas Fachrul Razi.

Komentar

Terkini