oleh

Menakar Arah Industri Konstruksi Indonesia Via UU No 2 Tahun 2017

Lewati Batas Ketentuan Waktu, Akankah UU No 2 Tahun 2017 Tetap Berlaku

JAKARTA ,(INTERNUSAMEDIA.com), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi masih dipertanyakan banyak pihak khususnya masyarakat konstruksi prihal turunannya, semua draf dan paparan yang disampaikan dirasa masih timpang dan masih cenderung merugikan banyak asosiasi yang telah melakukan investasi.

Hal tersebut mendapat tanggapan dari Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Indonesia Bachriar R. Ujung menuturkan kepada media yang tergabung dalam IMO-Indonesia, Selasa 10/10/19 siang di Jakarta.

Menurutnya regulator harus membuat Daftar Inventaris Masalah akan potensi terjadinya dampak dalam sebuah kebijakan rancangan sebelum disosialisasikan, Kementerian PUPR sebagai Pembina Konstruksi dan Asosiasi harus dapat menjalankan fungsinya, ujar Bachtiar.[artikel number=5 tag=”daerah, internasional, ekonomi-bisnis, hukum-kriminal, kesehatan, nasional, olahraga, opini, pendidikan, politik, religi, sepakbola, vidio” ]

Komentar

Terkini