oleh

Pemda Nagekeo Diminta Segera Bersikap Tentang Status Tanah Transad

Nagekeo (NTT), internusamedia.com.-Polemik tapal batas tanah Transad di wilayah kabupaten Nagekeo perlahan mulai diakhiri. Solusi terbaik, masyarakat menginginkan ketegasan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo guna memastikan nasib masyarakat bila sewaktu-waktu direlokasi. Data TNI AD menyebutkan, 130 Kepala Keluarga di wilayah itu terindikasi secara diam-diam telah mendirikan bangunan dan mendiami tanah milik TNI AD di wilayah Tonggu Rambang, Kabupaten Nagekeo.[artikel number=5 tag=”daerah, internasional, ekonomi-bisnis, hukum-kriminal, kesehatan, nasional, olahraga, opini, pendidikan, politik, religi, sepakbola, vidio” ]

Dalam pertemuan kedua pada selasa, 09 Juni 2019 kemarin, pihak TNI AD mensyaratkan sejumlah aruran yang tertuang dalam surat perjanjian yang akan dibagikan kepada masyarakat yang saat ini mendiami tanah milik TNI AD itu. Salah satu isinya yakni soal kesanggupan untuk meninggalkan tanah itu secara sukarela bila sewaktu-waktu pihak TNI AD akan menggunakannya, kata Dandim 1625 Ngada, Letkol. Inf I Made Putra Suartawan. Perjanjian itu ditujukan juga kepada seluruh masyarakat yang ingin tetap atau dan akan menambah jumlah pemukiman di wilayah tanah tansad. Langkah ini, menurut TNI sebagai langkah antisipasi guna menghindari konflik dikemudian hari bila sewaktu-waktu tanah itu akan kembali digunakan oleh TNI AD.

Demi menjaga kepastian hukum terhadap hak atas tanah, Dandim 1625 Ngada, dihadapan masyarakat desa Tonggurambang, memperlihatkan sertifikat serta dokumen- dokumen lainnya yang secara legal sesuai ketentuan undang-undang menyatakan bahwa TNI AD memang berhak menggunakan tanah itu.

Terkait permintaan masyarakat tentang peran pemerintah daerah dalam polemik tanah Transad, Dandim Suartawan berjaji dalam waktu dekat dia akan segera bertemu dengan Bupati Nagekeo. (Patriot)

Komentar

Terkini