oleh

Ratusan Pengusaha Online Batam ‘Curhat’ ke Kepala BP Batam terkait PMK 199/2019

-Daerah-0 views

Batam – kepri ( Intenusamedia.com), Batam – Ratusan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) online yang ada di Kota Batam, mengeluhkan keresahan mereka pasca-munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 tahun 2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang yang akan mulai diberlakukan pada 30 Januari 2020 mendatang.

Mengingat, dalam PMK 199/2019 tersebut, pemerintah akan menerapkan menurunkan ambang batas barang yang bebas tarif impor dari 75 dolar Amerika Serikat (AS) menjadi 3 dolar AS saja.

Dan hal ini berlaku untuk berbagai produk seperti sepatu, tas serta produk tekstil.

Sarifah, Ketua Forum Reseller Batam (FRB) sat ditemui awak media di lantai 3 Balairung Geduing Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebutkan dengan keluarnya penerapan PMK 199/2019 tersebut ada semacam, pembatasan. Sehingga membuat banyak dari resaller yang ada di Batam tidak bisa bekerja dengan sebagaimana mestinya.

“Hal ini juga pada akhirnya, akan berimbas pada sektor ekonomi lainnya. Diantarnya jasa Ekpedisi dan lainnya. Mereka pastinya juga akan mengalami kehilangan omzet,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Yanto, salah satu pengusaha online. Menurutnya, kehadiran PMK 199/2019 sangat merugikan pengusaha reseller. Mengingat, semua barang dikenai pajak.

“Kondisi ini, pastinya akan menyulitkan kami. Kan tak mungkin kami menaikkan harga barang, pada lari nanti konsumen, terangnya.

PMK Nomor 199 tersebut sangat merugikan pedagang online, karena barang kebanyakan barang impor dari Singapura. Jika hanya mengatasi inflasi, seharusnya cari kebijakan lain. Kalau menaikkan harga pajak, semua berimbas kepada pedagang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam HM Rudi mengaku akan memanggil institusi terkait untuk mengurai permasalahan ini.

Baginya, jika pemberlakukan PMK 199/2019 ini yang akan dilakukan pada 30 Januari 2020 mendatang kira-kira solusi apa yang terbaik untuk para pedagang ini. Sehingga tidak terjadi cost yang cukup tinggi.

“untuk itu, kita akan minta semua pihak bersama pak Dirman untuk mengundang semua importir. Dan membahas permasalahan ini. Seharusnya, kalau barang FTZ PPN pastinya tidak bayar dan seharusnya murah. Lalu kenapa sekarang harganya dengan Jakarta malah jadi sama?,” terangnya.

Komentar

Terkini