oleh

Satgas TDB Badai Seroja Kota Kupang Rilis Alur Pendataan & Penyaluran Bantuan Bagi Warga Terdampak

KUPANG, IM.COM – Pemerintah Kota Kupang melalui Satgas Tanggap Darurat Bencana Badai Siklon Tropis Seroja, pagi ini, Kamis (15/4), melakukan konsultasi dengan pihak BNPB di Posko Tanggap Darurat Bencana Badai Siklon Tropis Seroja NTT, Aula El Tari. Para anggota tim satgas kota yang terdiri dari Kabag Prokompim Setda Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si, Kabid Layanan E Government pada Diskominfo Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta, S.STP, MM, Kasubbid pada BPBD Kota Kupang, Jen Malelak dan Kasubbag Administrasi Kewilayahan dan Perangkat Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang, Jefry Baitanu berkonsultasi dengan Kasubdit Perencanaan Pendanaan, Rambat P. Adi dan Analis Kebijakan, Eusy Diktyaningsih dari BNPB guna memperoleh informasi terkait alur pendataan dan penyaluran bantuan perbaikan rumah untuk diteruskan ke masyarakat.

Baca juga : BPJamsostek Serahkan Bantuan Korban Seroja dan Santunan Ahli Waris Non ASN Pemkot Kupang

Menurut Eusy Diktyaningsih, sesuai Peraturan BNPB Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, maka dapat diinformasikan kepada masyarakat bahwa alur pendataan awal dilakukan oleh pihak kelurahan dibantu RT dan RW setempat, setelah data diserahkan ke BPBD Kota Kupang, maka akan diverifikasi oleh tim teknis. Data hasil verifikasi tim teknis kemudian dilakukan uji publik sebelum ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kupang baru kemudian diusulkan kepada BNPB untuk ditindaklanjuti. Proses ini berdurasi kurang lebih selama 1 minggu sejak hari pertama pasca bencana.

Sementara menurut Rambat P. Adi, berdasarkan Peraturan BNPB nomor 4 tahun 2020 tentang penggunaan dana siap pakai, maka alur penyaluran bantuan diawali dengan reviu oleh APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), lalu pengusulan anggaran oleh BNPB ke kementerian keuangan.

Baca juga : Wawali Bagi Bingkisan Paskah Untuk Korban Badai Seroja

Bila disetujui, maka Kementerian Keuangan akan mentransfer anggaran ke rekening BNPB yang kemudian disalurkan ke rekening khusus BPBD Kota Kupang. Selanjutnya BPBD Kota akan menyalurkannya ke masyarakat penerima bantuan. Estimasi prosedur penyaluran sejak reviu APIP hingga penyerahan kepada masyarakat kurang lebih 2 bulan. Menurut Rambat, tim teknis di daerah yang akan menyusun petunjuk untuk mengatur teknis pelaksanaan dan pertanggungjawabannya di lapangan (juknis).

Komentar

Terkini